Refleksi Kritis Pendampingan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu strategi penting dalam mendorong terwujudnya desa yang mandiri, partisipatif, dan berkelanjutan. Kehadiran pendamping desa diharapkan tidak hanya membantu aspek administratif pembangunan, tetapi juga memperkuat kapasitas sosial, ekonomi, dan kelembagaan masyarakat desa. Namun demikian, praktik pendampingan di lapangan tidak lepas dari berbagai tantangan yang memerlukan refleksi kritis agar tujuan pemberdayaan benar-benar tercapai.
Pembangunan desa tidak bisa hanya
mengandalkan anggaran dan program. Yang paling penting justru manusianya: warga
desa itu sendiri. Karena itulah pendampingan pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat desa menjadi bagian penting dalam mendorong desa agar semakin
mandiri dan berdaya
Secara konseptual, pendampingan
pembangunan desa bertumpu pada prinsip partisipasi, kemandirian, dan
pemberdayaan. Pendamping seharusnya berperan sebagai fasilitator, motivator,
dan katalisator yang mendorong masyarakat desa untuk mengenali potensi, mengidentifikasi
masalah, serta merumuskan solusi secara kolektif. Dalam kerangka ini,
masyarakat desa ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek
penerima program.
Pendampingan juga menuntut kepekaan
terhadap kondisi sosial dan budaya desa. Setiap desa memiliki karakter dan
kebiasaan yang berbeda. Pendekatan yang berhasil di satu desa belum tentu cocok
di desa lain. Karena itu, pendamping perlu membangun kedekatan dengan
masyarakat, memahami nilai-nilai lokal, dan menyesuaikan cara kerja dengan
kondisi setempat. Dalam khasanah jawa dikenal dengan istilah "Deso mowo coro, negoro mowo toto". Yang maknanya bahwa setiap desa mempunyai karakterisik dan kearifian lokal, sedangkan negara mempunyai tata aturan untuk menciptakan ketertiban sosial.
Di sisi lain, masyarakat desa juga
perlu memandang pendamping sebagai mitra, bukan sebagai pihak yang “paling
tahu”. Pemberdayaan akan berhasil jika ada kerja sama yang setara antara warga,
pemerintah desa, dan pendamping. Dengan begitu, pendampingan menjadi proses
belajar bersama, saling menguatkan, dan saling mengingatkan
Namun dalam praktiknya, pendampingan
sering kali masih terjebak pada pendekatan prosedural dan administratif. Fokus
pendampingan cenderung diarahkan pada pemenuhan target program, pelaporan
kegiatan, dan penyerapan anggaran. Akibatnya, proses pembelajaran sosial dan
penguatan kapasitas masyarakat kurang mendapat perhatian. Pendamping kerap
dipersepsikan sebagai “perpanjangan tangan pemerintah” daripada mitra
masyarakat desa. Kondisi ini berpotensi melemahkan semangat partisipasi dan
menumbuhkan ketergantungan masyarakat terhadap pendamping.
Refleksi kritis juga perlu diarahkan
pada relasi kuasa dalam pendampingan. Tidak jarang pendamping, baik secara
sadar maupun tidak, mengambil alih peran pengambilan keputusan dengan dalih
efektivitas dan keterbatasan waktu. Praktik semacam ini bertentangan dengan
esensi pemberdayaan yang menekankan proses dialogis, kesetaraan, dan
penghargaan terhadap pengetahuan lokal. Ketika suara masyarakat kurang
terakomodasi, pembangunan desa berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan riil
warga.
Selain itu, tantangan pendampingan
pembangunan desa juga muncul dari keragaman kapasitas sosial dan budaya
masyarakat. Setiap desa memiliki karakteristik, nilai, dan dinamika sosial yang
berbeda. Pendamping yang kurang sensitif terhadap konteks lokal cenderung
menerapkan pendekatan seragam (one size fits all), sehingga program
pemberdayaan tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, pendamping dituntut
memiliki kemampuan adaptif, empati sosial, dan pemahaman mendalam terhadap
kondisi desa dampingan.
Di sisi lain, refleksi kritis juga
harus mengakui bahwa pendampingan desa memiliki potensi besar dalam mendorong
perubahan sosial. Ketika pendamping mampu menjalankan perannya secara reflektif
dan partisipatif, pendampingan dapat menjadi ruang belajar bersama antara
masyarakat, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya. Proses ini dapat
memperkuat kesadaran kritis masyarakat, meningkatkan kepercayaan diri kolektif,
serta menumbuhkan inisiatif lokal dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya
desa.
Oleh karena itu, ke
depan diperlukan reorientasi pendampingan pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat desa. Pendampingan perlu lebih menekankan proses daripada sekadar
hasil, mengutamakan penguatan kapasitas masyarakat daripada pencapaian target
jangka pendek, serta membangun relasi yang setara dan dialogis. Pendamping juga
perlu terus melakukan refleksi diri, meningkatkan kompetensi, dan menjaga
integritas dalam menjalankan perannya.
Pendamping desa hadir untuk menemani,
bukan menggantikan peran masyarakat. Idealnya, pendamping berfungsi sebagai
teman diskusi, penggerak, sekaligus penghubung antara warga desa dan
pemerintah. Melalui pendampingan, masyarakat diharapkan semakin percaya diri,
berani menyampaikan pendapat, dan aktif terlibat dalam perencanaan serta
pelaksanaan pembangunan desa.
Namun, jika kita jujur berkaca,
praktik pendampingan di lapangan belum selalu berjalan sesuai harapan. Dalam
beberapa kasus, pendampingan masih lebih banyak berkutat pada urusan
administrasi, laporan kegiatan, dan kejar target program. Warga desa kadang hanya
dilibatkan sebagai pelaksana, bukan sebagai pengambil keputusan. Akibatnya,
semangat gotong royong dan partisipasi bisa menurun karena masyarakat merasa
“sekadar menjalankan proyek”.
Refleksi kritis perlu dilakukan agar
pendampingan tidak melenceng dari tujuan awalnya. Pendamping desa seharusnya
mendorong musyawarah, membuka ruang dialog, dan menghargai ide-ide warga.
Setiap warga memiliki pengalaman dan pengetahuan lokal yang sangat berharga.
Ketika suara warga benar-benar didengar, pembangunan desa akan lebih tepat
sasaran dan berkelanjutan.
Ke depan, pendampingan pembangunan
desa perlu lebih menekankan proses daripada sekadar hasil. Keberhasilan tidak
hanya diukur dari bangunan yang berdiri atau program yang terlaksana, tetapi
juga dari meningkatnya partisipasi warga, tumbuhnya inisiatif lokal, dan
menguatnya rasa memiliki terhadap pembangunan desa.
Melalui refleksi
kritis ini, kita berharap pendampingan desa benar-benar menjadi sarana
pemberdayaan, bukan sekadar rutinitas. Ketika masyarakat desa menjadi pelaku
utama pembangunan, desa akan tumbuh lebih kuat, mandiri, dan sejahtera
