Kewajiban Tenaga Pendamping Profesional: Garda Terdepan Menjaga Kualitas Pendampingan Desa

Yogyakarta - Pemerintah terus memperkuat tata kelola pendampingan desa agar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berjalan lebih efektif, transparan, dan berdampak. Salah satu langkah penting dilakukan melalui Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 294 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa yang mengatur secara rinci peran, kewajiban, hingga etika kerja Tenaga Pendamping Profesional (TPP).

Regulasi ini menegaskan bahwa TPP bukan hanya tenaga teknis lapangan, melainkan mitra strategis pemerintah dalam memastikan pembangunan desa berjalan sesuai prinsip pemberdayaan masyarakat. Karena itu, para pendamping diwajibkan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin, profesional, dan berintegritas. (jdih.kemendesa.go.id)

Dalam Kepmendesa tersebut, kewajiban TPP menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas pendampingan di tingkat desa dan memastikan penggunaan anggaran pembangunan benar-benar berpihak kepada masyarakat.

Salah satu kewajiban utama TPP adalah melaksanakan pendampingan sesuai tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Pendamping dituntut hadir di tengah masyarakat desa untuk memfasilitasi proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

TPP juga wajib menjaga integritas dan profesionalisme selama menjalankan tugas. Mereka harus bekerja jujur, objektif, disiplin, serta mengedepankan kepentingan masyarakat desa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Sikap profesional ini menjadi fondasi penting karena pendamping desa berhadapan langsung dengan dinamika sosial, pengelolaan anggaran, dan berbagai kepentingan di lapangan.

Selain itu, pendamping profesional diwajibkan membuat laporan kegiatan secara berkala dan akurat. Laporan tersebut menjadi instrumen penting dalam pengendalian program, evaluasi kinerja, hingga dasar pengambilan kebijakan pemerintah. Laporan kunjungan lapangan pendamping harus disertai dengan bukti pendukung yang valid dan memadai. Karena itu, validitas data dan ketepatan laporan menjadi tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan. Laporan pendamping, khususnya bagi jajaran Tenaga Ahli pemberdayaan Masyarakat (TAPM) meliputi laporan aktifitas harian dan laporan kelembagaan (program) setiap triwulan dan laporan akhir tahun.

Dalam regulasi tersebut, TPP juga diwajibkan menjaga kode etik dan nama baik lembaga. Pendamping harus mampu membangun hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa, masyarakat, serta sesama tenaga pendamping. Sikap santun, komunikatif, dan menghormati norma sosial masyarakat menjadi bagian dari etika profesi yang harus dijunjung tinggi. (jdih.kemendesa.go.id)

Tidak hanya itu, TPP juga memiliki kewajiban meningkatkan kapasitas diri secara berkelanjutan. Perkembangan kebijakan desa, teknologi informasi, hingga tantangan pemberdayaan masyarakat menuntut pendamping terus belajar dan memperkuat kompetensi agar mampu memberikan pendampingan yang berkualitas.

Kewajiban lain yang tidak kalah penting adalah menjaga netralitas dan menghindari konflik kepentingan. Pendamping desa harus tetap independen dan tidak memanfaatkan posisinya untuk kepentingan politik praktis, keuntungan pribadi, maupun tindakan yang dapat merugikan masyarakat desa.

Keberadaan aturan kewajiban ini sesungguhnya menjadi bentuk penguatan profesionalisme tenaga pendamping. Pemerintah ingin memastikan bahwa TPP benar-benar hadir sebagai fasilitator perubahan sosial yang bekerja dengan dedikasi tinggi dan semangat pengabdian kepada masyarakat desa.

Di tengah besarnya harapan terhadap pembangunan desa saat ini, peran TPP menjadi semakin strategis. Mereka bukan hanya pendamping administrasi, tetapi juga penggerak partisipasi masyarakat, penjaga akuntabilitas pembangunan, sekaligus jembatan komunikasi antara pemerintah dan warga desa.

Karena itu, menjalankan kewajiban sesuai Kepmendesa PDT Nomor 294 Tahun 2025 bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan bagian dari komitmen moral untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan pembangunan desa benar-benar memberi manfaat bagi rakyat.

 

Larangan bagi Tenaga Pendamping Profesional: Menjaga Integritas dan Marwah Pendamping Desa

Pemerintah melalui Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 294 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa menegaskan bahwa Tenaga Pendamping Profesional (TPP) bukan sekadar tenaga administrasi atau pelaksana program. Mereka adalah ujung tombak pemberdayaan masyarakat desa yang dituntut menjaga integritas, profesionalisme, dan netralitas dalam menjalankan tugas pendampingan. (JDIH Kementerian Desa)

Dalam regulasi tersebut, pemerintah tidak hanya mengatur tugas dan kewajiban TPP, tetapi juga menetapkan berbagai larangan yang wajib dipatuhi. Larangan ini menjadi pagar etik agar pendamping desa tidak menyalahgunakan kewenangan, jabatan, maupun kedekatannya dengan pemerintah desa dan masyarakat.

Kehadiran aturan larangan ini penting karena posisi TPP sangat strategis. Mereka mendampingi proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan desa. Jika tidak dikendalikan dengan aturan yang tegas, potensi konflik kepentingan, penyimpangan, hingga penyalahgunaan pengaruh dapat terjadi di lapangan.

Dalam Kepmendesa tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan TPP mencakup etika profesi, kewajiban, larangan, pelanggaran, hingga sanksi. Artinya, pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh pendamping desa bekerja secara profesional dan akuntabel. (JDIH Kementerian Desa)

Secara umum, larangan bagi TPP diarahkan pada beberapa prinsip utama. Pertama, menjaga netralitas. Pendamping desa tidak boleh memanfaatkan posisi untuk kepentingan politik praktis, kelompok tertentu, maupun kepentingan pribadi. Pendamping harus hadir sebagai fasilitator pembangunan, bukan aktor politik di desa.

Kedua, menjaga integritas dan mencegah penyalahgunaan jabatan. TPP dilarang menerima imbalan, gratifikasi, atau keuntungan pribadi yang berkaitan dengan tugas pendampingan. Pendamping juga tidak boleh terlibat dalam praktik yang mengarah pada penyimpangan penggunaan dana desa maupun intervensi terhadap proses pengambilan keputusan desa.

Ketiga, menjaga profesionalisme kerja. Pendamping desa tidak boleh meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah, memalsukan laporan kegiatan, maupun melakukan manipulasi data pendampingan. Karena laporan TPP menjadi salah satu instrumen penting dalam evaluasi program pembangunan desa, maka kejujuran dan validitas laporan menjadi hal mutlak.

Keempat, menjaga etika dalam hubungan kerja. TPP dituntut mampu membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah desa, masyarakat, dan sesama pendamping. Sikap arogan, diskriminatif, atau tindakan yang mencederai nama baik institusi menjadi bagian yang harus dihindari.

Aturan larangan ini sesungguhnya bukan untuk membatasi ruang gerak pendamping desa, melainkan untuk melindungi marwah profesi pendamping itu sendiri. Pendamping desa adalah profesi pengabdian yang bekerja langsung bersama masyarakat. Karena itu, kepercayaan publik menjadi modal utama yang harus dijaga.

Ketika seorang pendamping melanggar aturan, dampaknya tidak hanya terhadap dirinya sendiri, tetapi juga dapat merusak citra seluruh tenaga pendamping profesional. Oleh sebab itu, Kepmendesa Nomor 294 Tahun 2025 juga mengatur mekanisme penanganan pelanggaran dan pemberian sanksi secara berjenjang. (JDIH Kementerian Desa)

" Tidak ada alasaan bagi pendamping tidak mengetahui atau tidak memahami regulasi yang sudah diberlakukan. Apalagi menjadi pendamping sudah cukup lama, sehingga mestinya urusan tugas administratif sudah selesai. Demikian halnya dengan berbagai larangan terkait etika dari tahun ke tahun juga selalu dicantumkan dalam regulasi sebagai pagar bagi pelaksanaan tugas pendamping ".

Di tengah besarnya tantangan pembangunan desa saat ini, pemerintah membutuhkan pendamping yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga kuat secara moral dan etika. Pendamping desa harus menjadi teladan dalam transparansi, disiplin, dan komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat.

Kepatuhan terhadap larangan yang telah ditetapkan menjadi salah satu ukuran penting profesionalisme seorang Tenaga Pendamping Profesional. Sebab pada akhirnya, keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh integritas para pelaku pendampingan di lapangan.

 

Verifikasi Ketat Jadi Kunci, Supervisor TPP Wajib Pastikan Laporan Pendamping Valid Sebelum Honor Dibayarkan

Yogyakarta — Kewajiban supervisor dalam melakukan verifikasi dan validasi laporan kinerja Tenaga Pendamping Profesional (TPP) menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas pelaksanaan pendampingan desa. Proses administrative ini menjadi dasar utama dalam pemberian rekomendasi pembayaran honorarium bagi para pendamping.

Dalam mekanisme pendampingan desa, laporan yang disusun oleh TPP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas di lapangan. Karena itu, supervisor memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa setiap laporan benar-benar sesuai dengan kondisi riil, capaian kegiatan, serta target kerja yang telah ditetapkan.

Verifikasi dilakukan dengan mencermati kelengkapan dokumen, kesesuaian aktivitas pendampingan, hingga bukti dukung kegiatan yang dilaksanakan. Sementara validasi menjadi tahapan penting untuk memastikan bahwa laporan tersebut benar-benar mencerminkan kerja nyata, bukan sekadar formalitas administrasi. Konkritnya apa yang harus diverifikasi dan divalidasi? Mengacu pada Kepmnendesa PDT Nomor 294 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa dan Keputusan Kepala BPSDM PMDDT Nomor 191 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pembayaran Honorarium dan Bantuan Operasional TPP, maka secara singkat dapat dijelaskan bahwa yang harus diverifikasi dan divalidasi adalah:

a.   Jumlah hari efektif, jumlah jam kerja dan jumlah hari kunjungan lapangan

b.  Kelengkapan dan kesesuaian antara laporan kunjungan lapangan dalam aplikasi DRP                dengan bukti  dukung yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Kekurangan dan                ketidasesuaian bukti dukung dengan laporan berdampak pada pembayaran honorarium

c.   Deskripsi kegiatan dalam laporan aplikasi DRP, yang bisa menggambarkan aktifitas                     tersebut dengan lengkap (apa, mengapa, kapan, dimana, bagaimana)

Penguatan fungsi pengawasan ini dinilai penting di tengah tuntutan tata kelola pendampingan yang semakin profesional dan akuntabel. Honorarium yang diterima TPP harus berbasis pada kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, supervisor tidak boleh hanya berperan sebagai “pemberi tanda tangan”, tetapi harus menjalankan fungsi kontrol secara objektif dan independen.

Berdasar hasil evaluasi internal menunjukkan masih ditemukan laporan yang kurang lengkap, tidak sinkron dengan fakta lapangan, bahkan terdapat keterlambatan pelaporan. Kondisi tersebut mendorong perlunya penguatan disiplin administrasi sekaligus peningkatan integritas seluruh unsur pendampingan.

Supervisor juga dituntut aktif melakukan monitoring terhadap aktivitas pendamping di wilayah dampingannya. Kehadiran supervisor dalam proses pembinaan dinilai mampu meningkatkan kualitas kerja TPP, sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan administrasi maupun pelaksanaan tugas.

Selain menjadi dasar pembayaran honorarium, hasil verifikasi dan validasi laporan juga dapat menjadi bahan evaluasi kinerja pendamping secara berkala. Dari proses tersebut dapat diketahui tingkat keaktifan, capaian pendampingan, kemampuan koordinasi, hingga kontribusi TPP dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Praktisi pemberdayaan masyarakat menilai bahwa sistem verifikasi yang kuat akan mendorong budaya kerja yang lebih disiplin dan profesional. Pendamping yang bekerja dengan baik akan memperoleh haknya secara layak, sementara laporan yang tidak sesuai dapat segera diperbaiki sebelum diajukan untuk proses pembayaran.

Dengan demikian, fungsi supervisor bukan sekadar administratif, melainkan bagian penting dalam menjaga kredibilitas program pendampingan desa. Ketelitian dalam memverifikasi dan memvalidasi laporan menjadi bentuk tanggung jawab moral dan profesional agar anggaran negara benar-benar dibayarkan berdasarkan kinerja nyata di lapangan.

Penguatan budaya verifikasi yang objektif diharapkan mampu menciptakan sistem pendampingan desa yang lebih transparan, disiplin, dan berintegritas, sekaligus mendukung efektivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kalurahan maupun desa.

 

Membedah Percepatan Penyaluran Dana Desa di Wilayah Yogyakarta

Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembangunan desa melalui pengalokasian Dana Desa Tahun 2026 yang diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah pedesaan. Kebijakan ini menjadi bagian penting dari upaya pemerataan pembangunan nasional dengan menempatkan desa sebagai pusat penggerak ekonomi dan pelayanan masyarakat.

Pada tahun 2026, penggunaan Dana Desa diprioritaskan secara lebih terarah, terukur, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Pemerintah menekankan agar setiap desa memfokuskan anggaran pada program-program yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan warga, dimana prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2026 diatur melalui Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Permendes PDTT) Nomor 16 Tahun 2025 dengan Fokus utama adalah penanganan kemiskinan ekstrem (BLT), ketahanan pangan, pencegahan stunting, serta program padat karya tunai (PKTD) guna memperkuat ekonomi desa.

Mendasar pada regulasi tersebut juga disampaikan poin-poin penting prioritas penggunaan Dana Desa 2026:

1. Fokus Utama (Prioritas):

• Penanganan Kemiskinan Ekstrem: Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dengan kriteria sasaran yang ketat untuk memastikan warga termiskin tetap terlindungi.
• Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani: Alokasi minimal 20% dari total Dana Desa untuk memperkuat lumbung pangan desa, perkebunan, peternakan, dan perikanan lokal.
• Pencegahan dan Penurunan Stunting: Pemberian makanan tambahan (PMT), layanan kesehatan ibu dan anak, serta pengadaan sarana sanitasi/air bersih di desa.
• Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD): Pemanfaatan tenaga kerja lokal dalam pembangunan infrastruktur desa untuk meningkatkan daya beli masyarakat (porsi upah minimal 50%).
• Dukungan Koperasi Desa "Merah Putih": Inisiatif baru untuk memperkuat ekonomi desa melalui pembangunan gerai, gudang, atau penyertaan modal pada koperasi yang terafiliasi dengan program nasional.
• Desa Berketahanan Iklim: Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, seperti penghijauan, pengelolaan sampah/limbah, serta penanganan bencana skala desa.
• Penguatan BUM Desa / BUM Desa Bersama: Pengembangan unit usaha desa agar mandiri secara ekonomi dan mampu memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Desa (PADes).
• Peningkatan Layanan Dasar Digital: Digitalisasi administrasi desa dan pengembangan infrastruktur internet untuk mempermudah akses informasi dan pelayanan publik bagi warga

Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2025, juga menjelaskan beberapa larangan tegas dalam penggunaan Dana Desa tahun 2026 untuk memastikan anggaran benar-benar menyasar kepentingan masyarakat desa.

Berikut adalah poin-poin larangannya:

1. Honorarium Aparat Desa: Dilarang digunakan untuk membayar honorarium kepala desa, perangkat desa, maupun anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2. Perjalanan Dinas Luar Daerah: Dana Desa tidak boleh digunakan untuk membiayai perjalanan dinas ke luar kabupaten/kota, kecuali untuk urusan mendesak yang diatur dalam ketentuan khusus.
3. Pembangunan Kantor Desa: Dilarang untuk pembangunan baru atau renovasi berat kantor desa. Pengecualian hanya diberikan untuk rehabilitasi ringan dengan nilai di bawah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
4. Bimbingan Teknis (Bimtek) Luar Daerah: Dilarang membiayai kegiatan peningkatan kapasitas, Bimtek, atau studi banding yang dilakukan di luar daerah.
5. Pembayaran Iuran Jaminan Sosial: Tidak diperbolehkan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan bagi perangkat desa atau masyarakat.
6. Bantuan Hukum: Dana Desa dilarang digunakan untuk membiayai jasa pengacara atau bantuan hukum terkait permasalahan hukum yang dihadapi personal kepala desa atau perangkat desa.
7. Pemberian Hibah/Bantuan Pihak Ketiga: Dilarang memberikan bantuan berupa uang atau barang kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik, atau pihak ketiga lainnya yang tidak memiliki kaitan langsung dengan program prioritas desa.
8. Kegiatan Seremonial: Dilarang untuk mendanai kegiatan yang bersifat pesta pora, hiburan mewah, atau seremonial yang tidak berdampak pada penguatan ekonomi atau pelayanan dasar.

Larangan-larangan ini diberlakukan lebih ketat pada tahun 2026 mengingat adanya penyesuaian pagu anggaran (seperti yang terjadi di DIY) agar penggunaan dana tetap efektif dan efisien.

Hingga pertengahan April 2026, realisasi penyaluran Dana Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah mencapai 55,36% dari total pagu dana desa tahun 2026 sebesar Rp141.661.419.000 dan jumlah yang sudah tersalurkan sebesar Rp78.426.792.800. Persentase ini menunjukkan kinerja penyaluran yang cukup progresif mengingat batas waktu penyaluran tahap I biasanya berakhir pada bulan Juni atau Juli menurut Regulasi Penyaluran Dana Desa.

Sesuai dengan PMK Nomor 7 tahun 2026, penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap. Untuk desa non-mandiri, tahap I biasanya mencakup 40% dari pagu, sementara untuk desa mandiri bisa mencapai 60% dalam satu tahap. Mengingat angka salur DIY sudah mencapai 55,36%, sebagian besar desa di DIY kemungkinan besar sudah menyelesaikan penyaluran tahap awal atau masuk dalam kategori desa mandiri dengan porsi salur yang lebih besar.

 1. Rekapitulasi Progres per Kabupaten

2. Analisis Data Penyaluran

·  Efisiensi Penyaluran: Secara kolektif, DIY telah menyalurkan dana ke 92,6% (363 desa) dari total desa yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi administrasi antara Pemerintah Desa, Pemkab, dan KPPN berjalan sangat efektif di awal tahun anggaran.

·  Fokus Percepatan: Perhatian perlu diberikan pada Kabupaten Kulon Progo yang progresnya masih berada di angka 67,8% (tersisa 28 desa) dan Kabupaten Bantul yang menyisakan 1 desa. Percepatan input data di wilayah ini penting agar serapan anggaran tidak terhambat.

·        Realisasi Anggaran: Dengan dana tersalur sebesar Rp78,42 miliar (55,36%), DIY secara rata-rata telah melampaui separuh dari total pagu tahunan. Mengingat sebagian besar desa sudah menerima dana, fokus selanjutnya adalah memastikan dana tersebut segera digunakan sesuai prioritas Permendes 16/2025 (Ketahanan Pangan, BLT, PKTD)

Dengan telah tersalurkannya dana desa ke RKD dan telah direalisasikan untuk membiayai kegiatan – kegiatan yang telah direncanakan dalam APBDes. Maka untuk memudahkan Tenaga Pendamping (PD/PLD/TAPM) dalam pengawasan dan pengendalian secara berjenjang telah dibuatkan format laporan sederhana dalam bentuk excel sebagai media dalam melaporkan realisasi kegiatan pemanfaatan dana desa TA 2026. 

Format laporan ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan rencana dan realisasi penggunaan dana desa TA 2026 sesuai dengna permendes 16 tahun 2025 bisa diunduh Disini . Dan diharapkan dengan format pelaporan ini dapat mencukupi kebutuhan data tahun 2026 sambil menunggu aplikasi pelaporan pemanfaatan dana desa TA 2026 secara resmi dari pusat.

Dari Kalurahan untuk Kesejahteraan: Penguatan Ekonomi Rakyat Jadi Pilar Reformasi Pemberdayaan Masyarakat di Yogyakarta

 

Yogyakarta- Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terus memperkuat arah pembangunan berbasis kalurahan melalui program Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (RPMKal). Program ini tidak hanya menitikberatkan pada tata kelola pemerintahan desa, tetapi juga mendorong tumbuhnya kemandirian ekonomi masyarakat sebagai fondasi kesejahteraan warga di tingkat akar rumput.

Melalui berbagai kegiatan pemberdayaan ekonomi, Pemda DIY berupaya menjadikan kalurahan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menggerakkan potensi lokal, memperkuat ketahanan sosial, sekaligus mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pembangunan antarwilayah. Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi Pergub DIY Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan.

Dalam konteks itulah, pada hari Selasa 12 Mei 2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMKKPS) DIY menggelar rapat koordinasi Penguatan Kegiatan Pemberdayaan Perekenomian dalam Rangka Mendukung RPMKal yang diikuti oleh unsur Paniradya Kaistimewan DIY, Dinas Tata Ruang, PSM, Analis Kebijakan dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) P3MD.

Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan diarahkan pada transformasi masyarakat agar lebih berdaya, mandiri, partisipatif, dan memiliki kemampuan mengembangkan potensi ekonomi secara berkelanjutan. Pemerintah DIY menilai bahwa pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur, tetapi harus dibarengi dengan penguatan kapasitas masyarakat dan ekonomi lokal.

Dalam praktiknya, penguatan pemberdayaan ekonomi dilakukan melalui berbagai strategi. Mulai dari pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal), peningkatan kapasitas pelaku UMKM desa, penguatan kelompok usaha masyarakat, hingga pengembangan ekonomi berbasis budaya dan potensi lokal. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan siklus ekonomi yang tumbuh dari masyarakat dan kembali untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Tidak hanya itu, RPMKal juga mendorong sinergi lintas sektor antara pemerintah kalurahan, kapanewon, pendamping desa, lembaga kemasyarakatan, hingga komunitas warga. Kolaborasi tersebut menjadi penting agar program pemberdayaan tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

Sejumlah kalurahan di DIY mulai menunjukkan langkah konkret melalui program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi wilayah. Ada yang mengembangkan wisata desa, pertanian terpadu, usaha pangan lokal, hingga penguatan ekonomi kreatif berbasis budaya khas Yogyakarta. Di sisi lain, pendampingan terhadap kelompok rentan dan keluarga miskin juga terus diperkuat agar manfaat reformasi benar-benar dirasakan secara inklusif.

Potensi Besar, Kontribusi PADKal Masih Rendah

Data Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (RPMKal) DIY Tahun 2025 menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta sebenarnya mengalami perkembangan cukup positif. Namun demikian, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Kalurahan (PADKal) masih belum optimal.

Capaian indikator peningkatan PADKal baru mencapai 53,16 persen dari target tahun 2025. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara potensi aset dan kelembagaan ekonomi yang dimiliki kalurahan dengan hasil nyata berupa peningkatan pendapatan desa.

Padahal, sejumlah indikator lain justru menunjukkan tren menggembirakan. Sebanyak 230 kalurahan berhasil mengalami penurunan kemiskinan atau mencapai 122,34 persen dari target. Selain itu, 214 kalurahan berhasil menurunkan angka stunting atau sebesar 104,90 persen dari target yang ditetapkan.

Kelembagaan ekonomi kalurahan juga semakin menguat. Tercatat sebanyak 78 BUMKal telah masuk kategori maju atau mencapai 141,82 persen dari target. Sementara itu, indeks ekonomi kalurahan kategori kelas 1 juga melampaui target dengan capaian 125,71 persen.

Data tersebut menegaskan bahwa fondasi ekonomi kalurahan sebenarnya sudah terbentuk. Persoalannya bukan lagi pada ketersediaan aset maupun kelembagaan, melainkan pada bagaimana potensi tersebut dikelola agar mampu menghasilkan nilai ekonomi yang berkelanjutan.

 Permasalahan Strategis yang Dihadapi

Berdasarkan data isu strategis yang dipaparkan, terdapat lima persoalan utama yang menjadi hambatan optimalisasi ekonomi kalurahan.

1. Tanah Kas Kalurahan Belum Dimanfaatkan Secara Optimal

Banyak Tanah Kas Kalurahan (TKD) masih belum dimanfaatkan secara produktif. Pemanfaatannya masih bersifat konvensional dan belum diarahkan pada pengembangan usaha bernilai tambah.

Akibatnya, potensi ekonomi dari aset desa belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap PADKal.

2. Legalitas dan Penataan Aset Belum Kuat

Sebagian aset TKD masih menghadapi persoalan administrasi dan legalitas. Belum seluruh aset memiliki dokumen lengkap, batas yang jelas, maupun tata kelola pemanfaatan yang tertata baik.

Kondisi ini membuat pemanfaatan aset sering terkendala secara hukum maupun administrasi.

3. Pemanfaatan Belum Berbasis Business Plan

Pemanfaatan TKD selama ini masih didominasi pola sewa sederhana dan belum berbasis pada perencanaan bisnis yang matang.

Padahal, tanpa business plan yang jelas, aset desa sulit berkembang menjadi sumber usaha produktif yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi.

4. BUMKal Belum Menjadi Operator Ekonomi yang Kuat

Meski jumlah BUMKal maju meningkat, kapasitas manajemen, SDM, inovasi usaha, dan permodalan masih perlu diperkuat.

BUMKal belum sepenuhnya mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang profesional dan berkelanjutan.

5. Kontribusi terhadap PADKal Belum Optimal

Kombinasi berbagai persoalan tersebut menyebabkan hasil akhir berupa peningkatan PADKal masih rendah.

Artinya, potensi aset dan kelembagaan ekonomi desa belum sepenuhnya terkonversi menjadi pendapatan riil bagi kalurahan.

Narasi Penguatan Ekonomi Kalurahan

Penguatan pemberdayaan ekonomi kalurahan di DIY kini memasuki fase baru. Fokus pembangunan tidak lagi hanya membentuk kelembagaan atau meningkatkan indeks ekonomi, tetapi bagaimana seluruh potensi tersebut mampu memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan peningkatan PADKal.

Tanah Kas Kalurahan perlu didorong menjadi aset produktif berbasis usaha. BUMKal juga harus ditransformasikan menjadi operator ekonomi profesional yang mampu mengelola potensi desa secara modern, inovatif, dan berorientasi pasar.

Karena itu, integrasi antara pengelolaan aset, pengembangan usaha, dan penguatan kelembagaan ekonomi menjadi kebutuhan mendesak.

Sinergi antara pemerintah kalurahan, pendamping desa, BUMKal, pemerintah daerah, hingga masyarakat menjadi kunci utama agar reformasi pemberdayaan masyarakat kalurahan benar-benar menghasilkan dampak ekonomi yang nyata dan berkelanjutan.

RPMKal bukan sekadar program administratif, melainkan upaya membangun kemandirian ekonomi desa melalui optimalisasi aset lokal, penguatan usaha produktif, dan peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi kalurahan.

Dengan strategi yang tepat, DIY memiliki peluang besar menjadi model pengembangan ekonomi kalurahan berbasis aset dan kelembagaan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pemda DIY menegaskan bahwa reformasi kalurahan bukan sekadar program administratif, melainkan gerakan perubahan sosial yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan. Karena itu, penguatan ekonomi masyarakat menjadi salah satu instrumen penting dalam menciptakan kalurahan yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing di tengah tantangan zaman.

Dengan semangat “membangun dari kalurahan”, Yogyakarta kini tengah menapaki model pembangunan yang menempatkan desa dan masyarakat sebagai pusat perubahan. Harapannya, reformasi pemberdayaan masyarakat kalurahan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga DIY.