Ketika berbicara tentang pembangunan desa, perhatian sering kali tertuju pada pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, atau gedung pelayanan publik. Padahal, ada satu kebutuhan dasar yang menentukan kualitas hidup masyarakat namun kerap luput dari sorotan, yaitu ketersediaan air minum yang aman dan berkelanjutan. Karena itulah, langkah Pemerintah Kabupaten Sleman mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Lembaga Pengelola Air Minum Masyarakat (LPAM) patut dipandang sebagai upaya strategis yang melampaui sekadar penyusunan regulasi.
Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) selama bertahun-tahun telah menghadirkan akses air bersih bagi ribuan warga perdesaan. Namun pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan sarana air minum tidak hanya ditentukan oleh kualitas konstruksi, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan setelah sarana tersebut beroperasi. Tidak sedikit fasilitas yang akhirnya mengalami penurunan fungsi akibat lemahnya kelembagaan, kurangnya pembiayaan operasional, atau minimnya regenerasi pengelola.
Di sinilah pentingnya kehadiran regulasi yang memberikan kepastian hukum dan arah tata kelola. Raperbup LPAM yang sedang disusun Pemerintah Kabupaten Sleman menjadi instrumen untuk memastikan bahwa pengelolaan air minum masyarakat tidak bergantung pada individu atau kelompok tertentu, melainkan didukung oleh sistem kelembagaan yang jelas, profesional, dan akuntabel.
Lebih jauh lagi, regulasi ini mencerminkan semangat pembangunan partisipatif. Masyarakat tidak ditempatkan sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek yang memiliki peran utama dalam menjaga keberlangsungan layanan air minum. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pembangunan desa yang menekankan kemandirian, gotong royong, dan pengelolaan sumber daya berbasis kebutuhan lokal.
Salah satu aspek menarik dari rancangan regulasi tersebut adalah fleksibilitas bentuk kelembagaan yang dapat dipilih oleh masing-masing kalurahan. Pengelolaan dapat dilakukan melalui Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK), Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kalurahan), maupun BUM Kalurahan Bersama. Fleksibilitas ini menunjukkan pemahaman bahwa setiap desa memiliki kondisi sosial, ekonomi, dan kapasitas kelembagaan yang berbeda-beda. Dengan demikian, regulasi tidak menjadi alat yang membatasi inovasi, tetapi justru membuka ruang bagi pengembangan model pengelolaan yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan meningkatnya kebutuhan air bersih, penguatan tata kelola air minum menjadi semakin relevan. Air bukan hanya komoditas pelayanan publik, melainkan sumber daya strategis yang harus dijaga keberlanjutannya. Oleh sebab itu, pengelolaan yang transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar.
Keberadaan forum komunikasi tingkat kabupaten yang juga diatur dalam Raperbup menjadi langkah maju dalam membangun jejaring pembelajaran antar pengelola air minum masyarakat. Forum ini berpotensi menjadi ruang berbagi pengalaman, solusi atas berbagai permasalahan teknis maupun manajerial, serta wadah memperkuat kapasitas kelembagaan secara kolektif.
Meski demikian, tantangan terbesar tetap berada pada tahap implementasi. Pengesahan regulasi hanyalah awal dari perjalanan panjang. Keberhasilannya akan ditentukan oleh komitmen pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan, kesungguhan pemerintah kalurahan dalam mendukung kelembagaan, serta partisipasi aktif masyarakat sebagai pengguna layanan. Tanpa dukungan tersebut, regulasi yang baik berisiko hanya menjadi dokumen administratif.
Karena itu, harmonisasi Raperbup LPAM Sleman sesungguhnya bukan sekadar agenda birokrasi. Ia merupakan investasi sosial untuk memastikan bahwa akses air bersih dapat dinikmati masyarakat secara berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi contoh bahwa pembangunan yang berhasil tidak hanya membangun sarana, tetapi juga membangun sistem, kelembagaan, dan kesadaran bersama untuk menjaga hasil pembangunan agar tetap memberikan manfaat bagi generasi yang akan datang.
Air bersih mungkin mengalir melalui pipa, tetapi keberlanjutannya mengalir melalui tata kelola yang baik. Inilah pesan penting yang dapat ditangkap dari proses harmonisasi Raperbup LPAM di Kabupaten Sleman.
Harmonisasi Raperbub Pamsimas Sleman Perkuat Tata Kelola Air Minum Berbasis Masyarakat
0 Komentar