FORKOM REFORMASI KALURAHAN DIY: Bahas Penyelarasan Target Indeks Desa Menuju 100 Persen Desa Mandiri

Yogyakarta – Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMKKPS) DIY menggelar Forum Komunikasi (Forkom) Reformasi Kalurahan untuk membahas penyelarasan target indikator kinerja pemerintah daerah dalam pengukuran Indeks Desa. Kegiatan ini dolaksanakan di Kampung Mataraman Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Bantul dihadiri oleh Kepala Dinas PMKKPS DIY, Kepala Dinas PMK Kabupaten Sleman, Bantulm Kulon Progo dan Gunung Kidul, Bapperida DIY, Paniradyo Kaistimewan DIY, Korprov P3MD DIY dan TAPM Kabupaten. Kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu, 24 Juni 2026 ini menjadi momentum penting dalam memastikan arah kebijakan Reformasi Kalurahan tetap selaras dengan capaian aktual di lapangan.

Dalam paparannya, Kepala DPMKKPS DIY - KPH. Yudanegara, Ph.D - menegaskan bahwa capaian pembangunan kalurahan di DIY menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan. Berdasarkan hasil pendataan Indeks Desa Tahun 2025, sebanyak 384 dari 392 kalurahan di DIY atau sebesar 97,90 persen telah berstatus Desa Mandiri. Angka ini jauh melampaui target yang ditetapkan dalam indikator kinerja pemerintah daerah, yakni sebesar 45,92 persen.

Capaian tersebut sekaligus menjadi bukti nyata bahwa berbagai program reformasi kalurahan yang dijalankan selama ini mampu mendorong percepatan kemandirian desa. Namun demikian, keberhasilan tersebut juga menghadirkan tantangan baru berupa perlunya penyesuaian target pembangunan agar tetap relevan dan lebih progresif.

" Realisasi yang telah mencapai 97,90 persen mengharuskan kita melakukan review terhadap target tahun 2026 dan 2027. Penyelarasan target menjadi penting agar indikator kinerja tetap mencerminkan kondisi riil serta mendorong peningkatan kualitas pembangunan desa," demikian salah satu poin penting yang disampaikan dalam forum tersebut.

Melalui penyelarasan yang diusulkan, target persentase indicator Desa Mandiri DIY pada tahun 2026 diarahkan berada pada rentang 97,91–98,90 persen, sedangkan pada tahun 2027 ditingkatkan menjadi 98,91–100 persen. Dengan demikian, DIY menargetkan seluruh kalurahan mampu mencapai status mandiri dalam dua tahun mendatang.

Keberhasilan DIY dalam mendorong desa mandiri juga tercermin dalam capaian Program Reformasi Kalurahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2023. Target jumlah Desa Mandiri pada tahun 2025 sebanyak 326 kalurahan berhasil dilampaui dengan realisasi mencapai 384 kalurahan atau sebesar 117 persen dari target. Bahkan pada tahun 2024, realisasi mencapai 354 kalurahan atau 121 persen dari target yang ditetapkan.

Selain indikator Desa Mandiri, forum juga membahas berbagai dimensi pembentuk Indeks Desa yang menjadi fokus peningkatan kualitas pembangunan kalurahan.

Pada dimensi ekonomi, sebanyak 264 kalurahan telah masuk kategori Kelas 1, yakni memiliki skor antara 0,7963 hingga 1,0000. Jumlah tersebut melampaui target tahun 2025 yang ditetapkan sebanyak 210 kalurahan. Sebaliknya, pada dimensi lingkungan, capaian masih memerlukan perhatian lebih. Dari target 329 kalurahan berkategori Kelas 1, baru 273 kalurahan atau 82,97 persen yang berhasil mencapainya.

Data tersebut menunjukkan bahwa penguatan aspek ekonomi masyarakat desa telah berjalan cukup baik, sementara dimensi lingkungan perlu menjadi fokus bersama dalam perencanaan pembangunan ke depan.

Pada aspek tata kelola pemerintahan desa, rata-rata nilai dimensi tata kelola DIY tahun 2025 tercatat sebesar 70,65. Sebanyak 221 kalurahan memiliki nilai di atas rata-rata, sedangkan 171 kalurahan masih berada di bawah angka tersebut. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas pemerintahan kalurahan agar kualitas tata kelola semakin merata di seluruh wilayah DIY.

Forkom Reformasi Kalurahan juga menyepakati penyelarasan target kinerja DPMKKPS DIY. Nilai Indeks Desa DIY ditargetkan meningkat dari capaian 0,86 pada tahun 2025 menjadi 0,87 pada tahun 2026 dan 0,88 pada tahun 2027. Kenaikan ini setara dengan peningkatan skor dari 547,52 menjadi 552,45 pada tahun 2026 dan 558,80 pada tahun 2027.

Peningkatan tersebut akan dicapai melalui intervensi pada seluruh dimensi Indeks Desa, yakni layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, serta tata kelola pemerintahan desa, dengan memperhatikan bobot masing-masing dimensi.

Forum ini menjadi ruang koordinasi strategis antara pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten serta Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dalam merumuskan langkah bersama menuju pembangunan kalurahan yang lebih berkualitas. Reformasi Kalurahan tidak lagi sekadar mengejar status desa mandiri, melainkan memastikan bahwa kemandirian tersebut ditopang oleh ketahanan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, serta tata kelola pemerintahan yang semakin baik.

Dengan capaian yang telah diraih, DIY optimistis dapat menghadirkan pembangunan desa yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.