Monitoring Pengelolaan Bumkalma Lkd Depok Raya: Perkuat Tata Kelola, Benahi Administrasi, Tingkatkan Akuntabilitas

SLEMAN – Upaya memperkuat tata kelola kelembagaan dan akuntabilitas Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama (BUMKALMA) terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman. Pada Kamis (16/7/2026), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Bumkalma Lkd Depok Raya yang berlangsung di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran Dinas PMK Kabupaten Sleman, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Sleman, Pelaksana Harian Kepenasehatan, Pelaksana Operasional, Pengawas Bumkalma Lkd Depok Raya, serta Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) wilayah Kapanewon Depok. Monitoring juga mendapat pendampingan langsung dari Koordinator Provinsi TPP DIY, Murtodo, S.H., M.Pd., sebagai bagian dari penguatan fungsi pembinaan dan pendampingan kelembagaan ekonomi desa.

Kegiatan monitoring berlangsung secara dialogis dengan mengedepankan pendekatan pembinaan. Tim melakukan telaah terhadap berbagai dokumen kelembagaan, administrasi, hingga pengelolaan usaha untuk memastikan bahwa tata kelola Bumkalma/Bumdesma telah berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, tim monitoring memfokuskan penilaian pada beberapa aspek strategis, meliputi tata kelola keuangan, kinerja unit usaha, pengembangan kemitraan, kelembagaan organisasi, serta kepatuhan terhadap regulasi. Kelima aspek tersebut menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kesehatan organisasi sekaligus keberlanjutan usaha Bumdesma sebagai lembaga ekonomi milik masyarakat.

Dari hasil monitoring, tim menemukan sejumlah hal yang perlu segera mendapatkan perhatian pengelola. Pada aspek administrasi keuangan, pencatatan dinilai belum tertib dan belum didukung dokumen yang lengkap, sehingga berpotensi menyulitkan proses pertanggungjawaban maupun audit di kemudian hari.

Selain itu, administrasi barang inventaris juga belum tersusun secara sistematis. Dokumen pencatatan aset masih belum lengkap sehingga diperlukan penataan kembali agar seluruh aset organisasi dapat terdokumentasi dengan baik dan mudah ditelusuri.

Temuan lainnya adalah belum tersusunnya administrasi laporan pengawas secara memadai. Padahal, laporan pengawas merupakan instrumen penting dalam menjalankan fungsi pengawasan internal sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada forum musyawarah dan para pemangku kepentingan. Hal yang lebih spesifik adalah Bumkalma Depok Raya mengelola SPPG MBG yang dananya dari dana simpan pinjam kelomok perempuan (SPP) yang pengelolaaanya masih harus banyak yang dibenahi.

Meski demikian, monitoring ini tidak semata-mata berorientasi pada pencarian kekurangan, tetapi lebih diarahkan sebagai proses pembinaan. Tim memberikan berbagai masukan teknis dan rekomendasi perbaikan agar kelembagaan Bumdesma Lkd Depok Raya mampu meningkatkan kualitas tata kelola secara bertahap dan berkelanjutan.

Koordinator Provinsi TPP DIY, Murtodo, S.H., M.Pd., menekankan bahwa tata kelola yang baik merupakan fondasi utama bagi keberhasilan sebuah Bumdesma. Menurutnya, pengembangan unit usaha yang produktif harus berjalan seiring dengan penguatan administrasi, pengelolaan keuangan yang tertib, serta sistem pengawasan yang efektif.

"Keberhasilan Bumdesma tidak hanya diukur dari besarnya omzet atau keuntungan usaha, tetapi juga dari kualitas tata kelola organisasinya. Administrasi yang tertib, laporan keuangan yang akuntabel, serta pengawasan yang berjalan baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat maupun mitra kerja terhadap lembaga," ujarnya.

Sementara itu, tim Dinas PMK Kabupaten Sleman berharap seluruh rekomendasi hasil monitoring dapat segera ditindaklanjuti oleh pengelola Bumdesma Lkd Depok Raya. Pembenahan administrasi dan penguatan kelembagaan diharapkan menjadi langkah awal untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan usaha sekaligus memperkuat kontribusi Bumdesma dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.

Monitoring dan evaluasi seperti ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam memastikan bahwa Bumdesma mampu berkembang sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang sehat, profesional, dan adaptif terhadap berbagai tantangan. Dengan tata kelola yang semakin baik, Bumdesma diharapkan dapat memperluas kemitraan, meningkatkan daya saing usaha, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat di wilayah Kapanewon Depok dan sekitarnya.