Mudik Lebaran: “Suntikan Energi” bagi Ekonomi Desa di DIY

 Mudik Lebaran: “Suntikan Energi” bagi Ekonomi Desa di DIY

Setiap tahun, menjelang Idulfitri, ada satu momen yang selalu dinanti jutaan orang Indonesia: mudik. Tradisi pulang kampung ini bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan emosional, kembali ke akar, menyambung silaturahmi, dan merayakan kebersamaan dengan keluarga tercinta. Di tahun 2026, geliat mudik kembali terasa kuat, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang menjadi salah satu destinasi favorit para pemudik. Setiap momen Idulfitri tiba, desa-desa di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) seperti mendapat napas baru. Jalanan yang biasanya lengang mendadak ramai, rumah-rumah yang lama kosong kembali berpenghuni, dan yang paling terasa, roda ekonomi desa ikut berputar lebih kencang. Mudik bukan cuma soal melepas rindu, tapi juga membawa “aliran uang” dari kota ke desa

Menjaga Tradisi, Menguatkan Ekonomi

Mudik Lebaran 2026 bukan hanya tentang tradisi yang terus hidup, tetapi juga tentang bagaimana tradisi ini mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Dengan pengelolaan yang baik, momentum ini bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di DIY.

Pada akhirnya, mudik adalah tentang pulang, bukan hanya ke rumah, tetapi juga ke nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong yang menjadi kekuatan bangsa. Dan di setiap langkah perjalanan pulang itu, ada denyut ekonomi yang ikut bergerak, memberi kehidupan bagi banyak orang. Mudik bukan hanya soal berpindah dari kota ke desa. Ada cerita rindu yang dituntaskan, ada tradisi yang dijaga. Bagi banyak perantau, terutama yang bekerja di kota besar seperti Jakarta, pulang ke kampung halaman di Yogyakarta adalah momen sakral yang tidak tergantikan.

Di tahun 2026, tren mudik diperkirakan semakin meningkat seiring membaiknya kondisi ekonomi dan mobilitas masyarakat. Jalanan menuju Yogyakarta, baik via darat, kereta, maupun udara, kembali dipadati pemudik yang membawa harapan dan kebahagiaan.

Uang dari Kota, Hidupkan Desa

Banyak perantau dari kota besar seperti Jakarta pulang dengan membawa tabungan, bonus, atau THR. Uang inilah yang kemudian dibelanjakan di kampung halaman—mulai dari kebutuhan Lebaran, berbagi dengan keluarga, sampai sekadar jajan di warung tetangga.

Pasar tradisional mendadak lebih ramai. Pedagang sayur, daging, kue kering, hingga pakaian merasakan lonjakan pembeli. Bahkan, dalam beberapa hari saja, omzet mereka bisa melonjak berkali-kali lipat dibanding hari biasaSebagai daerah yang kaya budaya dan memiliki ikatan emosional kuat bagi banyak orang, DIY selalu menjadi tujuan utama mudik. Yogyakarta tidak hanya menjadi tempat pulang, tetapi juga destinasi wisata bagi para pemudik yang ingin menghabiskan waktu liburan bersama keluarga. Objek wisata seperti Malioboro, pantai-pantai di Gunungkidul, hingga kawasan heritage di Kotagede dipenuhi pengunjung. Hal ini menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha lokal.

Efek Domino: Dari Tukang Parkir hingga Jasa Harian

Yang menarik, dampak ekonomi mudik tidak hanya dirasakan pedagang besar atau UMKM, tapi juga sektor informal. Tukang parkir dadakan, jasa cuci motor, hingga penyewaan tikar atau kursi untuk acara keluarga ikut kecipratan rezeki. Bahkan, banyak warga desa yang memanfaatkan momen ini untuk membuka usaha musiman. Kreativitas warga jadi kunci, siapa cepat, dia dapat.

Momentum mudik jadi berkah besar bagi pelaku usaha kecil. Di desa-desa Yogyakarta, banyak UMKM yang kebanjiran pesanan, mulai dari makanan khas, jajanan pasar, hingga oleh-oleh seperti bakpia, keripik, dan aneka olahan tradisional. Warung kopi, angkringan, dan usaha kuliner rumahan juga jadi tempat favorit berkumpul. Obrolan santai antar teman lama ternyata ikut menghidupkan ekonomi lokal.

Dampak Ekonomi: Berkah di Balik Keramaian

Mudik Lebaran membawa efek domino bagi perekonomian DIY. Berikut beberapa dampak yang paling terasa:

1. Lonjakan Konsumsi Masyarakat. Kedatangan pemudik meningkatkan daya beli masyarakat. Sektor kuliner, oleh-oleh, hingga jasa transportasi mengalami peningkatan signifikan. Warung makan, angkringan, dan UMKM kebanjiran pelanggan.

2.   Perutaran Uang di Desa. Uang yang dibawa pemudik dari kota beredar di desa-desa. Ini membantu menggerakkan ekonomi lokal, dari pasar tradisional hingga usaha kecil seperti toko kelontong dan jasa harian.

3.  Okupansi Penginapan Meningkat. Hotel, homestay, dan penginapan di DIY mengalami lonjakan okupansi. Banyak pemudik yang juga mengajak keluarga untuk berwisata, sehingga kebutuhan akomodasi meningkat tajam.

4.   Peluang Usaha Musiman. Momentum mudik dimanfaatkan warga untuk membuka usaha sementara, seperti parkir dadakan, jasa penitipan kendaraan, hingga penjualan makanan khas Lebaran.

Desa Jadi “Pusat Aktivitas Sementara”

Selama mudik, desa berubah jadi pusat aktivitas. Acara keluarga, halal bihalal, hingga wisata lokal membuat perputaran uang semakin deras. Banyak pemudik juga mengajak keluarganya jalan-jalan ke tempat wisata sekitar, seperti kawasan Yogyakarta atau destinasi alam di sekitarnya. Hal ini secara tidak langsung memperluas dampak ekonomi, tidak hanya di desa asal, tapi juga ke wilayah sekitar.

Bagi Yogyakarta, mudik adalah momentum emas, saat desa tidak hanya menjadi tempat pulang, tetapi juga menjadi ruang tumbuhnya ekonomi rakyat. Dan dari sinilah, kita bisa melihat bahwa kekuatan ekonomi Indonesia sebenarnya juga berakar dari desa. Mudik Lebaran pada akhirnya bukan hanya soal tradisi tahunan. Di balik suasana haru dan hangatnya kebersamaan, ada dampak ekonomi nyata yang menghidupkan desa.

Tantangan yang Mengintai

Di balik dampak positif, ada juga tantangan yang muncul. Kemacetan, lonjakan harga, hingga pengelolaan sampah menjadi isu yang harus ditangani serius oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

Selain itu, distribusi ekonomi yang belum merata juga menjadi catatan penting. Tidak semua wilayah di DIY merasakan dampak ekonomi secara langsung, terutama daerah yang jauh dari pusat keramaian. Meski membawa berkah, ada juga tantangan yang muncul. Harga kebutuhan pokok bisa naik, sampah meningkat, dan fasilitas desa kadang kewalahan menampung lonjakan aktivitas.

Namun, jika dikelola dengan baik, tantangan ini bisa diubah menjadi peluang—misalnya dengan memperkuat pengelolaan pasar desa atau mengembangkan usaha berbasis komunitas.

 

Keadilan Sosial dan Program MBG

Keadilan Sosial dan Program MBG: Ketika Negara Hadir di Meja Makan Rakyat

Bayangkan ada dua anak yang tinggal di negeri yang sama. Yang satu berangkat sekolah dengan perut kenyang, bekal lengkap, dan tubuh sehat. Sementara yang lain harus menahan lapar, sulit fokus belajar, bahkan tumbuh dengan kondisi gizi yang kurang. Di sinilah kita mulai bicara soal keadilan sosial, bukan sekadar slogan, tapi kenyataan yang dirasakan sehari-hari.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir di tengah kondisi itu. Ia bukan hanya program bagi-bagi makanan, tapi simbol bahwa negara mencoba meratakan kesempatan, terutama bagi mereka yang selama ini tertinggal.

MBG: Wujud Nyata Keadilan Sosial

Keadilan sosial pada dasarnya adalah tentang memastikan setiap orang punya kesempatan yang sama untuk hidup layak. Dalam konteks ini, makanan bergizi adalah kebutuhan dasar yang seharusnya bisa diakses oleh semua orang, tanpa memandang latar belakang ekonomi.

Lewat MBG, negara berusaha “turun langsung” ke kebutuhan paling mendasar masyarakat. Anak-anak dari keluarga kurang mampu yang sebelumnya kesulitan mendapatkan makanan bergizi, kini punya kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat seperti teman-temannya.

Ini penting, karena ketimpangan gizi sering kali berujung pada ketimpangan masa depan. Anak yang kekurangan gizi berisiko mengalami hambatan belajar, kesehatan, hingga produktivitas di masa depan. Artinya, ketidakadilan hari ini bisa berlanjut menjadi ketidakadilan di masa depan.

Dari Perut ke Masa Depan

Yang menarik, dampak MBG tidak berhenti di urusan perut. Program ini punya efek berantai.

Ketika anak-anak mendapatkan makanan bergizi secara rutin, mereka lebih siap menerima pelajaran di sekolah. Konsentrasi meningkat, energi cukup, dan kehadiran lebih stabil. Dalam jangka panjang, ini bisa meningkatkan kualitas pendidikan.

Di sisi lain, jika bahan makanan diserap dari petani dan pelaku usaha lokal, MBG juga membantu menciptakan keadilan ekonomi. Uang negara tidak hanya berhenti di konsumsi, tapi mengalir ke masyarakat, menghidupkan ekonomi dari bawah.

Jadi, keadilan sosial yang dibawa MBG bukan hanya tentang siapa yang makan, tapi juga siapa yang mendapat manfaat dari rantai ekonomi di belakangnya.

Tantangan: Menjaga Agar Tetap Adil

Namun, mewujudkan keadilan sosial lewat program sebesar MBG tentu tidak mudah. Ada beberapa hal yang perlu dijaga.

Pertama, soal ketepatan sasaran. Program ini harus benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Kalau tidak, keadilan yang diharapkan justru bisa berubah jadi ketimpangan baru.

Kedua, soal kualitas. Keadilan bukan hanya soal mendapat bagian, tapi juga soal kualitas yang diterima. Semua penerima MBG berhak mendapatkan makanan yang benar-benar bergizi, bukan sekadar “asal ada”.

Ketiga, transparansi dan pengawasan. Tanpa pengelolaan yang baik, program besar rentan terhadap penyimpangan. Padahal, keadilan sosial hanya bisa terwujud jika ada kepercayaan publik.

Keadilan yang Dimulai dari Hal Sederhana

Sering kali kita membayangkan keadilan sosial sebagai sesuatu yang besar dan rumit. Padahal, ia bisa dimulai dari hal sederhana, seperti memastikan setiap anak bisa makan dengan layak.

Program MBG mengingatkan kita bahwa keadilan tidak selalu harus berbentuk kebijakan yang rumit. Kadang, ia hadir dalam sepiring makanan yang cukup, sehat, dan merata.

Jika dijalankan dengan serius, MBG bukan hanya soal memberi makan hari ini, tapi juga tentang memberi harapan untuk masa depan yang lebih adil bagi semua.

Membongkar Program MBG

Membongkar Program MBG: Antara Harapan Besar dan Realita Lapangan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belakangan ini jadi salah satu topik hangat di Indonesia. Bukan tanpa alasan, program ini menyasar kebutuhan dasar masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan, yang selama ini masih berjuang mendapatkan asupan gizi yang layak. Di balik kesederhanaannya, MBG sebenarnya punya peran strategis yang sangat besar bagi masa depan bangsa.

MBG: Lebih dari Sekadar Makan Gratis

Kalau dilihat sekilas, MBG mungkin hanya tampak seperti program bagi-bagi makanan. Tapi kalau ditarik lebih jauh, dampaknya bisa sangat luas.

Pertama, MBG berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anak-anak yang mendapatkan asupan gizi cukup cenderung lebih sehat, lebih fokus belajar, dan punya peluang lebih besar untuk berkembang secara optimal. Dalam jangka panjang, ini berarti kita sedang menyiapkan generasi yang lebih cerdas dan produktif.

Kedua, MBG juga bisa menjadi alat untuk menekan angka stunting yang masih menjadi masalah serius di Indonesia. Dengan memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi secara rutin, program ini bisa membantu memutus rantai kekurangan gizi sejak dini.

Ketiga, dari sisi ekonomi, MBG punya potensi menggerakkan roda ekonomi lokal. Jika bahan makanan dipasok dari petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal, maka program ini bisa menjadi pasar yang stabil bagi mereka. Artinya, MBG bukan hanya soal konsumsi, tapi juga produksi dan distribusi yang melibatkan banyak pihak.

Tantangan di Lapangan: Tidak Semudah yang Dibayangkan

Meski punya potensi besar, pelaksanaan MBG tentu tidak lepas dari berbagai tantangan. Bahkan kritikan tajam diarahkan pada program ini, samapai pada adanya tuntutan dihentikannya program ini.

Salah satu tantangan utama adalah soal pendanaan. Program skala besar seperti ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dan harus berkelanjutan. Jika tidak dikelola dengan baik, ada risiko program berjalan tidak konsisten atau bahkan berhenti di tengah jalan.

Selain itu, distribusi juga menjadi persoalan krusial. Indonesia dengan wilayah yang luas dan kondisi geografis yang beragam membuat penyaluran makanan tidak selalu mudah. Daerah terpencil sering kali menghadapi kendala akses, logistik, hingga infrastruktur.

Kualitas makanan juga perlu dijaga. Jangan sampai niat baik memberikan makanan bergizi justru berujung pada makanan yang kurang layak atau tidak memenuhi standar kesehatan. Pengawasan yang ketat dan sistem yang transparan sangat dibutuhkan di sini. Kritikan publik sebenarnya lebih mengarah pada tataran implementasi, yaitu khususnya pada pengelolaan SPPG yang masih belum memenuhi standard. Kasus-kasus keracunan dan menu yang tidak layak terjadi di level implementasi.

Tak kalah penting, adalah soal tata kelola. Program sebesar MBG harus dikelola secara profesional, akuntabel, dan minim penyimpangan. Tanpa sistem yang kuat, potensi kebocoran anggaran atau salah sasaran bisa saja terjadi.

Kunci Sukses: Kolaborasi dan Konsistensi

Agar MBG benar-benar memberikan dampak maksimal, dibutuhkan kerja sama banyak pihak. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Perlu keterlibatan pemerintah daerah, sekolah, masyarakat, hingga pelaku usaha lokal.

Selain itu, konsistensi juga jadi kunci. Program ini bukan proyek jangka pendek, melainkan investasi jangka panjang. Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat, tapi dampaknya akan sangat besar bagi masa depan bangsa.

MBG adalah langkah berani dengan potensi luar biasa. Ia menyentuh kebutuhan paling dasar manusia, makan, namun membawa dampak yang jauh melampaui itu. Di satu sisi, ia membuka peluang besar untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Di sisi lain, ia menantang kita untuk memastikan pelaksanaannya benar-benar tepat sasaran.

Pada akhirnya, keberhasilan MBG bukan hanya soal berapa banyak makanan yang dibagikan, tetapi seberapa besar perubahan yang bisa diciptakan bagi generasi mendatang

Sektor Informal: Penyangga Ekonomi Nasional yang Sering Terlupakan

 Sektor Informal: Penyangga Ekonomi Nasional yang Sering Terlupakan

Pernahkah Anda memikirkan siapa yang benar-benar menopang ekonomi Indonesia? Banyak orang mengira hanya perusahaan besar dan multinasional saja. Padahal, ada sekitar 60 juta orang bekerja di sektor informal yang setiap hari menjadi penyangga ekonomi nasional kita. Mereka adalah pedagang kaki lima, ojek online, tukang cukur, penjual makanan, dan ribuan profesi lainnya yang sering kita lewatkan.

 Di tengah hiruk-pikuk pembangunan ekonomi, ada satu sektor yang sering luput dari sorotan, tapi justru punya peran besar dalam menjaga stabilitas ekonomi bangsa: sektor informal. Mulai dari pedagang kaki lima, tukang ojek, warung kelontong, hingga pekerja lepas—mereka adalah wajah nyata dari sektor ini yang setiap hari kita temui.

Sektor informal kerap dianggap “kelas dua” karena tidak selalu terdata, tidak berbadan hukum, dan sering berada di luar sistem formal. Padahal, ketika ekonomi formal goyah, misalnya saat krisis, sektor informal justru tampil sebagai penyelamat.

Sektor informal adalah kegiatan ekonomi yang tidak terdaftar secara resmi, tidak membayar pajak, dan biasanya beroperasi dalam skala kecil. Mereka adalah bisnis-bisnis yang dijalankan tanpa izin resmi dari pemerintah, tetapi sangat vital untuk kehidupan masyarakat sehari-hari.

Bayangkan: siapa yang menyediakan makanan murah untuk Anda sarapan? Siapa yang memperbaiki motor Anda dengan harga terjangkau? Siapa yang menjadi jasa transportasi terdekat saat Anda butuh pergi? Sebagian besar adalah sektor informal!

Penopang Saat Krisis

Saat badai ekonomi datang, banyak perusahaan besar terpaksa melakukan efisiensi, bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Di saat seperti itu, sektor informal menjadi “katup pengaman”. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan kemudian beralih menjadi pelaku usaha kecil, berjualan makanan, membuka jasa, atau berdagang secara mandiri.

Fleksibilitas sektor ini menjadi kunci. Tidak butuh modal besar, tidak banyak aturan rumit, dan bisa dimulai dari skala kecil. Inilah yang membuat sektor informal mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dengan cepat.

Sumber Penghidupan Rakyat

Bagi sebagian besar masyarakat, sektor informal bukan sekadar pilihan, tetapi kebutuhan. Di banyak daerah, terutama di desa dan wilayah pinggiran kota, sektor ini menjadi sumber penghidupan utama. Warung kecil di sudut kampung, penjual sayur keliling, hingga pengrajin rumahan, semuanya berkontribusi dalam menggerakkan roda ekonomi lokal. Uang berputar di masyarakat, kebutuhan terpenuhi, dan kehidupan tetap berjalan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor informal menyumbang hampir 40-50% dari total PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia. Itu artinya hampir setengah dari kekayaan ekonomi kita dihasilkan dari sektor yang "tidak terlihat" secara resmi.

Lebih mengejutkan lagi: sektor informal mempekerjakan sekitar 60-70 juta orang. Itu adalah mayoritas dari total angkatan kerja Indonesia! Tanpa sektor ini, jutaan keluarga tidak akan punya sumber penghasilan

Kontribusi Nyata, Meski Tak Selalu Terlihat

Meski sering tidak tercatat secara resmi, kontribusi sektor informal terhadap ekonomi nasional sangat besar. Mereka membantu menjaga daya beli masyarakat, mengurangi angka pengangguran, dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Sektor ini juga menjadi ruang tumbuh bagi wirausaha baru. Banyak pelaku usaha besar yang memulai dari sektor informal sebelum akhirnya berkembang menjadi usaha formal.

Namun, di balik perannya yang besar, sektor informal masih menghadapi banyak tantangan. Mulai dari keterbatasan akses modal, minimnya perlindungan sosial, hingga kurangnya pendampingan dan pelatihan. Selain itu, kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak juga sering membuat pelaku sektor informal kesulitan berkembang. Penertiban tanpa solusi, misalnya, justru bisa mematikan usaha kecil yang menjadi sumber penghidupan.

Perlu Dukungan yang Lebih Serius

Sudah saatnya sektor informal tidak lagi dipandang sebelah mata. Pemerintah dan berbagai pihak perlu memberikan dukungan nyata, seperti akses permodalan, pelatihan keterampilan, serta perlindungan sosial. Pendekatan yang humanis dan pemberdayaan berbasis masyarakat juga penting agar sektor ini bisa naik kelas tanpa kehilangan jati dirinya.

Penutup

Sektor informal adalah tulang punggung ekonomi yang bekerja dalam senyap. Ia mungkin tidak selalu terlihat dalam laporan resmi, tapi perannya sangat terasa di kehidupan sehari-hari. Dengan perhatian dan dukungan yang tepat, sektor informal bukan hanya menjadi penyangga ekonomi nasional, tetapi juga bisa menjadi motor penggerak kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.

Fasilitasi Penyusunan Raperbup Transformasi BKM

Fasilitasi Penyusunan Raperbup tentang Transformasi BKM PNPM Mandiri Perkotaan Menjadi Usaha BUMDes di Kabupaten Sleman

Perjalanan pembangunan masyarakat tidak selalu berhenti ketika sebuah program nasional selesai. Di banyak tempat, justru dari program tersebut lahir inisiatif baru yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Hal inilah yang terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Sleman, ketika kelembagaan masyarakat yang sebelumnya tumbuh melalui program PNPM Mandiri Perkotaan mulai bertransformasi menjadi bagian dari penguatan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pada masa program PNPM Mandiri Perkotaan berjalan, masyarakat membentuk lembaga yang dikenal sebagai Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Lembaga ini menjadi motor penggerak kegiatan pemberdayaan, mulai dari pengelolaan dana bergulir, kegiatan sosial, hingga pembangunan lingkungan berbasis partisipasi warga. Melalui BKM, masyarakat belajar mengelola organisasi, menyusun perencanaan, hingga mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara terbuka.

Seiring berakhirnya program PNPM Mandiri Perkotaan, muncul pertanyaan penting: bagaimana menjaga agar semangat kemandirian dan aset kelembagaan yang telah terbentuk tidak hilang begitu saja? Di sinilah muncul gagasan transformasi. Di sejumlah kalurahan di Sleman, BKM tidak dibubarkan, tetapi diarahkan untuk bertransformasi menjadi unit usaha yang mendukung aktivitas ekonomi desa melalui BUMDes.

Transformasi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) menjadi usaha/unit usaha Bumdes ini merupakan amanat dari Peratuan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Keswadayaan Masyarakat. Perda ini merupakan perda inisiatif DPRD Kabupaten Sleman dalam rangka memberikan kepastian hukum, pembinaan dan pengawasan kegiatan pemberdayaan. Karena fakta empiris bahwa setelah berakhirnya program, tidak ada pembinaan dan pengawasan dari pemerintah kabupaten, sedangkan di beberapa kalurahan/desa assetnya berkembang mencapai milyaran.

Transformasi ini bukan sekadar perubahan nama lembaga. Lebih dari itu, proses ini merupakan langkah strategis untuk mengintegrasikan pengalaman pemberdayaan masyarakat dengan pengelolaan usaha desa yang lebih produktif. BKM yang sebelumnya fokus pada kegiatan sosial dan pemberdayaan, kini mulai mengembangkan kegiatan yang bernilai ekonomi, seperti pengelolaan simpan pinjam, pengembangan usaha mikro, hingga pengelolaan layanan ekonomi berbasis masyarakat.

Keuntungan dari transformasi ini cukup besar. Pertama, pengalaman pengelolaan organisasi yang dimiliki oleh pengurus BKM menjadi modal sosial yang kuat untuk menjalankan unit usaha BUMDes. Mereka sudah terbiasa bekerja secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Kedua, jaringan sosial yang telah terbentuk di masyarakat memudahkan pengembangan usaha karena tingkat kepercayaan warga sudah terbangun sejak lama.

Di beberapa kalurahan, unit usaha yang berasal dari BKM bahkan mampu berkembang cukup pesat. Dana bergulir yang dulu dikelola untuk kegiatan pemberdayaan kini menjadi salah satu sumber permodalan bagi pelaku usaha kecil di desa. Dengan pengelolaan yang lebih profesional melalui BUMDes, kegiatan ekonomi tersebut tidak hanya membantu masyarakat memperoleh akses modal, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan desa.

Meski demikian, proses transformasi ini tentu tidak berjalan tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah penyesuaian pola kerja. Pengurus BKM yang sebelumnya berorientasi pada kegiatan sosial harus mulai belajar mengelola usaha secara lebih profesional, termasuk dalam hal manajemen bisnis, pengelolaan risiko, dan pengembangan pasar. Selain itu, diperlukan dukungan dari pemerintah kalurahan agar proses integrasi dengan BUMDes berjalan dengan baik.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, transformasi BKM menjadi unit usaha BUMDes di Sleman menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat tidak selalu berakhir ketika program selesai. Justru, dari proses pendampingan yang panjang dapat lahir kelembagaan lokal yang lebih kuat dan mandiri. Agar proses transformasi ini berjalan lancer, maka seluruh pihak yang terkait dihadirkan dalam proses pembahasan rancangan peraturan Bupati. Hal ini untuk memastikan proses penyusunan peraturan Bupati dilakukan secara partisipatif. Para pihak yang dilibatkan yaitu para pengurus BKM melalui perwakilan forum BKM, Dinas PMK, Dinas PU, Inspektorat , Bagian Hukum dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi dan Kabupaten.

Hal-hal yang ditansformasikan ke dalam Bumdes meliputi asset, kelembagaan, personal dan usaha. Proses ini menjadi contoh bahwa pembangunan yang berbasis masyarakat memiliki daya tahan yang panjang. Ketika masyarakat diberi ruang untuk belajar, mengelola, dan mengambil keputusan bersama, maka lembaga yang mereka bangun tidak hanya menjadi bagian dari program, tetapi juga menjadi bagian dari masa depan ekonomi desa.

Refleksi Pendampingan

Refleksi Kritis Pendampingan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu strategi penting dalam mendorong terwujudnya desa yang mandiri, partisipatif, dan berkelanjutan. Kehadiran pendamping desa diharapkan tidak hanya membantu aspek administratif pembangunan, tetapi juga memperkuat kapasitas sosial, ekonomi, dan kelembagaan masyarakat desa. Namun demikian, praktik pendampingan di lapangan tidak lepas dari berbagai tantangan yang memerlukan refleksi kritis agar tujuan pemberdayaan benar-benar tercapai.

Pembangunan desa tidak bisa hanya mengandalkan anggaran dan program. Yang paling penting justru manusianya: warga desa itu sendiri. Karena itulah pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi bagian penting dalam mendorong desa agar semakin mandiri dan berdaya

Secara konseptual, pendampingan pembangunan desa bertumpu pada prinsip partisipasi, kemandirian, dan pemberdayaan. Pendamping seharusnya berperan sebagai fasilitator, motivator, dan katalisator yang mendorong masyarakat desa untuk mengenali potensi, mengidentifikasi masalah, serta merumuskan solusi secara kolektif. Dalam kerangka ini, masyarakat desa ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek penerima program.

Pendampingan juga menuntut kepekaan terhadap kondisi sosial dan budaya desa. Setiap desa memiliki karakter dan kebiasaan yang berbeda. Pendekatan yang berhasil di satu desa belum tentu cocok di desa lain. Karena itu, pendamping perlu membangun kedekatan dengan masyarakat, memahami nilai-nilai lokal, dan menyesuaikan cara kerja dengan kondisi setempat. Dalam khasanah jawa dikenal dengan istilah "Deso mowo coro, negoro mowo toto". Yang maknanya bahwa setiap desa mempunyai karakterisik dan kearifian lokal, sedangkan negara mempunyai tata aturan untuk menciptakan ketertiban sosial.

Di sisi lain, masyarakat desa juga perlu memandang pendamping sebagai mitra, bukan sebagai pihak yang “paling tahu”. Pemberdayaan akan berhasil jika ada kerja sama yang setara antara warga, pemerintah desa, dan pendamping. Dengan begitu, pendampingan menjadi proses belajar bersama, saling menguatkan, dan saling mengingatkan

Namun dalam praktiknya, pendampingan sering kali masih terjebak pada pendekatan prosedural dan administratif. Fokus pendampingan cenderung diarahkan pada pemenuhan target program, pelaporan kegiatan, dan penyerapan anggaran. Akibatnya, proses pembelajaran sosial dan penguatan kapasitas masyarakat kurang mendapat perhatian. Pendamping kerap dipersepsikan sebagai “perpanjangan tangan pemerintah” daripada mitra masyarakat desa. Kondisi ini berpotensi melemahkan semangat partisipasi dan menumbuhkan ketergantungan masyarakat terhadap pendamping.

Refleksi kritis juga perlu diarahkan pada relasi kuasa dalam pendampingan. Tidak jarang pendamping, baik secara sadar maupun tidak, mengambil alih peran pengambilan keputusan dengan dalih efektivitas dan keterbatasan waktu. Praktik semacam ini bertentangan dengan esensi pemberdayaan yang menekankan proses dialogis, kesetaraan, dan penghargaan terhadap pengetahuan lokal. Ketika suara masyarakat kurang terakomodasi, pembangunan desa berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan riil warga.

Selain itu, tantangan pendampingan pembangunan desa juga muncul dari keragaman kapasitas sosial dan budaya masyarakat. Setiap desa memiliki karakteristik, nilai, dan dinamika sosial yang berbeda. Pendamping yang kurang sensitif terhadap konteks lokal cenderung menerapkan pendekatan seragam (one size fits all), sehingga program pemberdayaan tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, pendamping dituntut memiliki kemampuan adaptif, empati sosial, dan pemahaman mendalam terhadap kondisi desa dampingan.

Di sisi lain, refleksi kritis juga harus mengakui bahwa pendampingan desa memiliki potensi besar dalam mendorong perubahan sosial. Ketika pendamping mampu menjalankan perannya secara reflektif dan partisipatif, pendampingan dapat menjadi ruang belajar bersama antara masyarakat, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya. Proses ini dapat memperkuat kesadaran kritis masyarakat, meningkatkan kepercayaan diri kolektif, serta menumbuhkan inisiatif lokal dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya desa.

Oleh karena itu, ke depan diperlukan reorientasi pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pendampingan perlu lebih menekankan proses daripada sekadar hasil, mengutamakan penguatan kapasitas masyarakat daripada pencapaian target jangka pendek, serta membangun relasi yang setara dan dialogis. Pendamping juga perlu terus melakukan refleksi diri, meningkatkan kompetensi, dan menjaga integritas dalam menjalankan perannya.

Pendamping desa hadir untuk menemani, bukan menggantikan peran masyarakat. Idealnya, pendamping berfungsi sebagai teman diskusi, penggerak, sekaligus penghubung antara warga desa dan pemerintah. Melalui pendampingan, masyarakat diharapkan semakin percaya diri, berani menyampaikan pendapat, dan aktif terlibat dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan desa.

Namun, jika kita jujur berkaca, praktik pendampingan di lapangan belum selalu berjalan sesuai harapan. Dalam beberapa kasus, pendampingan masih lebih banyak berkutat pada urusan administrasi, laporan kegiatan, dan kejar target program. Warga desa kadang hanya dilibatkan sebagai pelaksana, bukan sebagai pengambil keputusan. Akibatnya, semangat gotong royong dan partisipasi bisa menurun karena masyarakat merasa “sekadar menjalankan proyek”.

Refleksi kritis perlu dilakukan agar pendampingan tidak melenceng dari tujuan awalnya. Pendamping desa seharusnya mendorong musyawarah, membuka ruang dialog, dan menghargai ide-ide warga. Setiap warga memiliki pengalaman dan pengetahuan lokal yang sangat berharga. Ketika suara warga benar-benar didengar, pembangunan desa akan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Ke depan, pendampingan pembangunan desa perlu lebih menekankan proses daripada sekadar hasil. Keberhasilan tidak hanya diukur dari bangunan yang berdiri atau program yang terlaksana, tetapi juga dari meningkatnya partisipasi warga, tumbuhnya inisiatif lokal, dan menguatnya rasa memiliki terhadap pembangunan desa.

Melalui refleksi kritis ini, kita berharap pendampingan desa benar-benar menjadi sarana pemberdayaan, bukan sekadar rutinitas. Ketika masyarakat desa menjadi pelaku utama pembangunan, desa akan tumbuh lebih kuat, mandiri, dan sejahtera

Rapat Kerja Forum BUMDes Sleman: Ruang Bersama untuk Menguatkan Tata Kelola dan Arah Baru Ekonomi Desa

Rapat kerja Forum BUMDes Kabupaten Sleman tahun ini menjadi ajang penting bagi seluruh penggerak ekonomi desa untuk berkumpul, bertukar pikiran, dan merumuskan langkah bersama. Ruangan tempat rapat penuh dengan energi positif—para direktur BUMDes, pengurus, pendamping desa,  dan dinas terkait duduk bersama dalam suasana hangat, akrab, tetapi tetap fokus pada isu-isu besar yang harus dibenahi. 

Acara yang digelar hari Kamis 4 Desember 2025 ini difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (DPMK) Kabupaten Sleman dengan menghadirkan narasumber dari DInas PMKKPS DIY, Koordonator TAPM Provinsi dan Ketua Forum BUMDesa DIY dengan mengambil tempat di unit usaha BUMDesa Tridadi Makmur.

Dari awal acara, terlihat bahwa rapat kerja ini bukan sekadar seremonial tahunan. Setiap peserta membawa cerita, data, dan pengalaman lapangan yang beragam. Ada BUMDes yang sudah berkembang pesat dengan unit usaha wisata, air bersih, dan UMKM, ada yang sedang merintis usaha baru, dan ada pula yang masih berjuang merapikan manajemen internal. Keberagaman kondisi itulah yang membuat diskusi berjalan hidup—karena semua menghadapi situasi yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama: mewujudkan BUMDes Sleman yang maju dan profesional.

Membedah Evaluasi Pengelolaan: Apa yang Sudah Baik, Apa yang Perlu Dibenerin 

Sesi evaluasi selalu menjadi bagian yang paling ditunggu. Dalam suasana yang cair, peserta mulai mengidentifikasi apa saja yang perlu diperbaiki. Forum merangkum beberapa poin utama:

1. Tata kelola dan administrasi : Banyak BUMDes sudah mulai rapi dalam penyusunan laporan, namun masih ada yang kesulitan dalam pembukuan, pengarsipan dokumen, dan penyusunan laporan keuangan berbasis standar. Solusinya, akan difasilitasi adannya pelatihan aplikasi keuangan standar Kementerian Desa PDT.

2. SDM dan regenerasi pengurus : Beberapa BUMDes mengeluhkan minimnya sumber daya manusia yang kompeten. Anak-anak muda mulai terlibat, tetapi belum sepenuhnya merata. Forum mendorong setiap desa melakukan regenerasi dengan melibatkan pemuda kreatif, pelaku UMKM, dan warga yang punya minat dalam pengelolaan usaha.

3. Unit usaha masih kurang optimal: Ada BUMDes yang memiliki unit usaha potensial, tetapi belum maksimal karena kurang promosi, manajemen lemah, atau pasar yang belum jelas. Dari evaluasi ini, muncullah usulan untuk memperkuat riset pasar, digitalisasi pemasaran, dan kolaborasi antardesa.

4. Kelembagaan belum sepenuhnya kokoh: Beberapa BUMDes masih menghadapi kendala kelembagaan seperti belum adanya SOP, revisi AD/ART yang belum dilakukan, atau hubungan komunikasi dengan pemerintah desa yang perlu diperkuat. Forum menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah desa, pengurus BUMDes, dan masyarakat agar semua bergerak bersama.

Berbagi Inspirasi: Yang Maju Memberi Contoh, yang Tertinggal Mengambil Pelajaran

Bagian paling menarik dari rapat kerja adalah sesi berbagi pengalaman. Beberapa BUMDes yang sudah mapan memberikan inspirasi bagi yang lain. 

Ada yang menceritakan bagaimana mereka berhasil membangun sistem wisata desa berbasis digital, ada yang berhasil mengembangkan unit air bersih dengan pelayanan profesional, dan ada pula yang sukses mengelola kemitraan dengan UMKM serta sektor swasta. Pengalaman-pengalaman itu membuka mata bahwa keberhasilan BUMDes bukan sesuatu yang mustahil—asal dikelola dengan niat baik, manajemen rapi, dan keberanian berinovasi.

Menyusun Rencana Kerja Bersama: Dari Evaluasi Menjadi Aksi Nyata 

Setelah evaluasi dan diskusi panjang, rapat kerja ditutup dengan penyusunan rencana kerja Forum BUMDes Sleman untuk satu tahun ke depan. Beberapa program strategis berhasil dirumuskan:

• Penguatan kapasitas pengurus BUMDes melalui pelatihan akuntansi, digital marketing, dan manajemen usaha. 
• Peningkatan kolaborasi antardesa, terutama untuk unit usaha yang bisa dikembangkan bersama.
• Pemetaan potensi desa se-Kabupaten Sleman agar setiap BUMDes punya arah usaha yang jelas dan tidak saling tumpang tindih.
• Kemitraan dengan pihak swasta, kampus, komunitas, dan lembaga pemerintah untuk memperluas jaringan usaha.

Rapat kerja dan evaluasi ini memperlihatkan satu hal penting bahwa BUMDes di Sleman sedang bergerak maju, dan gerak itu akan semakin kuat ketika dikerjakan bersama. Forum BUMDes menjadi ruang lahirnya kolaborasi, tempat bertemunya pengalaman, dan wadah untuk memastikan setiap desa di Sleman memiliki BUMDes yang tangguh, inovatif, dan membawa manfaat nyata bagi ekonomi masyarakat.

Dengan semangat kebersamaan dan perbaikan terus-menerus, BUMDes Sleman siap melangkah ke tahap berikutnya—lebih profesional, lebih kreatif, dan lebih berdampak untuk kesejahteraan warga desa.

Kebangkitan BUMDes Pandansari: Energi Baru dari Tangan Pemuda Wukirsari

Rabu, 3 Desember 2025 menjadi tonggak penting bagi kiprah BUMDesa Pandansari Desa Wukirsari Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman sebagai pilar strategis pekonomian warga desa yang berada di lerang Gunung Merapi ini. Momentum itu adalah peresmian kandang ayam untuk peternakan ayam petelur dengan semoyannya "Telur Sehat". 

BUMDes Pandansari di Desa Wukirsari, Cangkringan, pernah berada dalam fase jalan di tempat. Unit-unit usaha berjalan seadanya, pendapatan belum stabil, dan warga belum benar-benar melihat peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi. Namun dalam beberapa waktu terakhir, arah perubahan itu berbalik. Pemicunya sederhana tetapi kuat: anak-anak muda Wukirsari memutuskan untuk turun tangan dan menyalakan kembali mesin ekonomi desa.

Kisah kebangkitan BUMDes Pandansari di Desa Wukirsari, Cangkringan, adalah cerita tentang bagaimana sebuah desa bangkit dari ketertinggalan dan menemukan kembali energinya melalui semangat kaum muda. Wukirsari yang berada di lereng Merapi punya potensi alam, budaya, dan wisata yang luar biasa. Namun, potensi itu sempat berjalan pelan, bahkan seperti tidur tanpa pernah benar-benar dimanfaatkan secara maksimal. Sampai akhirnya, sekelompok anak muda desa memutuskan untuk turun tangan.

Anak-anak muda ini hadir dengan energi dan cara berpikir berbeda. Mereka membawa kreativitas dalam membaca peluang, keberanian dalam mengambil keputusan, dan kelincahan dalam memanfaatkan teknologi. Dari awalnya hanya mengelola unit usaha kecil, BUMDes Pandansari kini bertransformasi menjadi pusat penggerak ekonomi desa. Mereka memperbaiki manajemen, memperkuat layanan digital, membuka peluang usaha baru, dan mengajak warga untuk ikut berpartisipasi. Hasilnya, perlahan tetapi pasti, roda ekonomi desa mulai bergerak lebih cepat

Kini, BUMDes Pandansari bukan hanya tempat usaha, tetapi simbol kebangkitan Wukirsari. Kehadiran kaum muda sebagai motor penggerak membuat BUMDes ini terasa hidup, relevan, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat. Di balik setiap program dan unit usaha, ada semangat “anak muda desa bangkit” yang terus mendorong perubahan. BUMDes Pandansari menjadi bukti bahwa ketika generasi muda diberi ruang untuk berkarya, desa tidak hanya mampu berkembang, tetapi juga melesat mengejar masa depan yang lebih sejahtera dan mandiri.

Kaum muda ini datang dengan energi segar, pikiran terbuka, dan keberanian untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Mereka melihat potensi Wukirsari yang begitu besar—mulai dari potensi wisata Merapi, kekuatan UMKM lokal, hingga kebutuhan layanan publik yang lebih profesional. Dengan semangat “desa maju dimulai dari tangan sendiri”, para pemuda mulai mengorganisasi ulang BUMDes Pandansari agar benar-benar menjadi milik dan kebanggaan masyarakat Wukirsari.

Kini, melalui program ketahanan pangan yang dibiayai dengan dana desa, BUMDes Pandansari memiliki kegiatan usaha sektor pertanian. Konsep usaha yang dibangun oleh BUMDesa Pandansari adalah Sustainable farming (pertanian berkelanjutan) dengan menerapkan sistim integrasi pertanian dan peternakan untuk mendukung ketahanan pangan secara efektif fan efisien. Prinsip utamanya meliputi optimalisasi lahan terbengkalai, menciptakan produk unggulan dan pengelolaan limbah ternak menjadi pupul kandang yang dapat dimanfaatkan kembali.

Produk unggulan BUMDesa Pandansari ini adalah Telur Sehat (Premium) dan Endog Sehat (Ekonomis).  Telur Sehat merupakan telur bernutrisi dengan kandungan Omega 3,6,9,DHA  dan Vitamin D yang lebih tinggi dan rendah kolesterol karena menggunakan pakan nabati. Endog Sehat merupakan produk telur berkualitas premium dengan harga terjangkau yang dihasilkan melalui penggunaan probiotik untuk menjaga kesehatan ayam.

Walaupun baru berjalan beberapa bulan, para punggawa BUMDesa ini sudah berhitung secara matang agar eksistensi BUMDesa ini memberikan dampak sosial dan ekonomi warga sekitar, yaitu Efisiensi Tani, karena BUMDesa Pandansari menyediakan akses pupuk kandang dan organik gratis bagi petani lokal dan warga sekitar. Peluang usaha,  membuka kesempatan kerja bagi warga Wukirsari untuk menjadi reseller telur agar ada peningkatan pendapatan serta Penyerapan Tenaga Kerja, yaitu penyerapan tenaga kerja sebanyak 6 orang sebagai tenaga kerja tetap dan 39 orang sebagai resller dan tenaga proyek.

Kinerja usaha telur sehat terlihat semakin maju, karena pada posisi per oktober 2025 penjualan telur telah mencapai rata-rata  50 kg atau setara 800 butir telur per hari, pendapatan harian tercatat Rp.1350.000. Menyadari pentingnya membangun jejaring, maka BUMDesa Pandasari menggandeng mitra strategis CV. Sarana Ngudi Mulya (teknologi informasi,pakan dan administrasi), PT.Charoen Pokphand Indonesia Tbk (teknis pakan ternak) dan Bank Mandiri (Fasilitas keuangan digital)

 Sosialisasi Reformasi Kalurahan

 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMDKPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan sosialisasi reformasi kalurahan di Kabuapaten Kulonprogo, sosialisasi diberikan kepada seluruh Tenaga Pendamping Profesional (TPP) se Kabupaten Kulonprogo pada tanggal 27 November 2025. Kegiatan ini menghadirkan pemateri dari Paniradyo Kaistimewaan, Ibu Eko, serta dari Bapperida, Ibu Erna, yang berbagi wawasan penting terkait reformasi kalurahan dan pemberdayaan masyarakat.

 

Agenda sosialisasi ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan komitmen Tenaga Pendamping Profesional (TPP) sebagai tenaga pendamping di level kalurahan /desa sebagai lokus dalam implementasi Reformasi Kalurahan di wilayah DIY. Acara ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Provinsi DIY untuk melakukan pembaruan tata kelola pemerintahan kalurahan yang lebih efektif, partisipatif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat . Reformasi Kalurahan fokus pada dua pilar utama, yaitu reformasi birokrasi kalurahan dan reformasi pemberdayaan masyarakat demi meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan warga.

Pemateri dari Paniradyo dan Bapperida memberikan perspektif yang komprehensif tentang strategi implementasi dan pengembangan kapasitas kalurahan, termasuk aspek pengawasan, pemberdayaan berbasis data, dan dukungan kebijakan daerah. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong percepatan transformasi kalurahan di DIY sehingga lebih responsif, transparan, dan mampu mendorong pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Tenaga Pendamping Profesional menjadi harapan suksesnya Reformasi Kalurahan begitu begitu yang disampaikan Bapak Suedi selaku kasubdit pemajuan dan kemajuan kalurahan dan kelurahan DPMDKPS.

Sosialisasi ini menegaskan komitmen Pemerintah DIY dalam mensukseskan Reformasi Kalurahan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang lebih modern dan memberdayakan potensi masyarakat demi kemajuan wilayah kalurahan secara menyeluruh.

Informasi ini berdasarkan kegiatan dan tujuan Reformasi Kalurahan yang selama ini aktif dijalankan oleh DPMDKPS DIY, Paniradyo dan Bapperida yang saat ini terlibat  sebagai bagian dari pelaksanaan agenda tersebut pada 27 November 2025.

Memotret Program Ketahanan Pangan di Bumkal Maju Sejahtera Guwosari Bantul

 Memotret Program Ketahanan Pangan di Bumkal Maju Sejahtera Guwosari Bantul

Kebijakan penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan oleh Kementerian Desa PDT menunjukkan tekad yang begitu kuat mendukung cita-cita Presiden Prabowo Subianto untuk terwujudnya swasembada pangan bisa segera terwujud. Dalam kancah percaturan global, pangan merupakan kebutuhan yang sangat strategis dan vital, bahkan menjadi alat pertahanan yang ampuh. 

Pangan tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rakyat Indonesia, tetapi juga menjadi instrumen pertahanan negara, karena saat ini dunia sedang menujunancaman krisis pangan. Untuk itulah, basis pertahanan Indonesia harus diperkokoh melalui kekuatan yang tumbuh dari Desa.

Guwosari merupakan salah satu Kalurahan yang terletak di Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul yang memiliki ikon istimewa yaitu adanya Goa Selarong. Goa ini merupakan basis perlawanan dan sekaligus tempat mengatur strategi perang Pangeran Diponegoro melawan penjajah Belanda. Spirit perjuangan pahlawan ini nampaknya menjadi inspirasi hadirnya kepemimpinan lokal Guwosari yang partisipatif dan inovatif. Berkat kepemimpinanlurah Guwosari yaitu Bp Rahmat Masduki, Guwosari menggeliat dengan program-program yang kreatif dan ramah lingkungan.

Program ketahanan pangan dari dana desa digunakan untuk peternakan kambing yang dipusatkan di area yang terpisah dari pemukiman penduduk namun aksesnya sangat mudah dan didukung potensi pakan ternak yang sangat memadai.

Untuk mendukung suksesnya program ketahanan pangan yang dikelola oleh Bumkal ini, maka terobosan dilakukan dengan menggandeng perusahaan PT. Bedikari Meubel Nusantara (BMN) yang melalui dana Community Social Responsibility (CSR) membangunkan kandang. Tidak berhenti disitu, tetapi PT BMN berkomitmen untuk melakukan kemitraan dan pendampingan kegiatan usaha masyarakat. Selain dari dana desa, peternakan di Guwosari juga mendapatkan suntikan dari dana keistimewaan.